Jakarta, Demikian disampaikan oleh Hj. Nabilah Aboebakar Alhabsy, M.Si, Anggota DPRD DKJ Jakarta setelah melakukan melakukan kunjungan lapangan proses pengerjaan Turap Kali Lenggong di Wilayah RT 09 RW 02 Jagakarsa, untuk melakukan tugas pokok fungsi pengawasan.
Legislator Muda DKJ Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboebakar Alhabsyi, menyikapi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 menyusut hingga sekitar Rp81,2 triliun.
Meski situasi fiskal daerah mengalami tekanan, Nabilah yang juga anggota komisi D DPRD DKI Jakarta menegaskan bahwa anggaran untuk layanan dasar publik termasuk pemakaman, pengelolaan sampah, dan terkhusus pengendalian banjir harus dipertahankan secara prioritas.
“Pemotongan DBH ini adalah realita yang tak bisa kita pungkiri, namun demikian pengelolaan sampah, penanganan banjir, dan layanan pemakaman warga bukanlah bagian yang bisa dikorbankan. Ini hak dasar warga Jakarta,” tegas Nabilah.
“Apalagi saat ini sudah mulai masuki musim penghujan serta curah hujan juga mulai meningkat, maka pengendalian dan penanganan banjir benar benar harus jadi anggaran prioritas”, pungkasnya. (D-135)












































Users Today : 20
Users Yesterday : 40
This Month : 473
This Year : 10547
Total Users : 19734
Views Today : 247
Total views : 169564
Who's Online : 1



