KKP Usung Penangkapan Ikan Terukur Pada CFI Global Partnership Consultation 2022

Bogor.- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mewakili Pemerintah Indonesia pada gelaran internasional Coastal Fisheries Initiative (CFI) Global Partnership Consultation 2022. Pada pertemuan ini, KKP menyerukan proyek CFI di Indonesia mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur dan penataan kampung nelayan maju.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan penangkapan ikan terukur merupakan upaya pemerintah dalam rangka tata kelola perikanan tangkap secara lebih baik dengan menyeimbangkan antara ekonomi dan ekologi. Selain bermanfaat untuk menjaga kesehatan laut, juga akan dapat membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Senada, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ridwan Mulyana yang menjadi National Project Coordinator menjelaskan penangkapan ikan terukur dan penataan kampung nelayan maju menjadi prioritas KKP pada tahun ini. Sehingga, perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk mitra kerja sama internasional.

“CFI Project ini kita tuangkan dalam rencana kerja tahunan yang telah disepakati untuk mendukung terobosan KKP. Muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan serta keberlanjutan sumber daya ikan dengan tetap berpedoman pada pengelolaan perikanan melalui pendekatan eksosistem (ecosystem approach to fisheries management/EAFM),” paparnya pada pertemuan yang diselenggarakan Food and Agriculture Organization (FAO) secara daring.

CFI Project merupakan implementasi program kerja sama KKP dengan Global Environment Facility (GEF)-6 setelah ditandatanganinya Grant Agreement antara KKP dengan WWF-US GEF Agency pada tanggal 23 Desember 2019.

Pada bulan Februari lalu juga telah ditandatangani rencana kegiatan CFI Project di 3 lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715, 717 dan 718 yang tertuang dalam annual workplan and budget 2022.

“Adapun lokasi percontohan proyek ini berada di Desa Kilitay Kabupaten Seram bagian Timur dan Desa Wakidat Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku serta Kampung Menarbu di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Secara umum, kegiatan yang dilakukan di antaranya menyediakan distribusi akses permodalan, pemasaran hasil tangkapan ikan dan diversifikasi usaha nelayan,” ungkap Ridwan.

Pada pertemuan itu, Ridwan juga memaparkan kesiapan Indonesia dalam menerapkan komponen CFI Project di 3 lokasi tersebut. Sinergi dan akselerasi dengan mitra kerja sama juga terus ditingkatkan di antaranya pemerintah daerah, organisasi masyarakat, asosiasi perikanan, serta akademisi dari perguruan tinggi.

“Implementasi EAFM yang akan kita bawa meliputi peningkatan kapasitas nelayan dan keluarganya termasuk wanita nelayan, pengembangan kelembagaan nelayan melalui penguatan usaha perikanan tangkap dari hulu ke hilir, penguatan pengawasan tingkat provinsi serta regulasi pemanfaatan telur ikan terbang sebagai inovasi baru dalam pengelolaan perikanan,” jelasnya.

Pertemuan Global Partnership Consultation 2022 yang dilakukan secara virtual ini berlangsung selama lima hari mulai tangal 21 hingga 25 Maret 2021. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Nathanael Hishamunda selaku FAO CFI Coordinator yang menyampaikan apresiasinya kepada setiap negara dan pihak yang terlibat proyek ini.

Pertemuan tahunan ini juga melibatkan beberapa negara dari tiga kawasan yaitu Indonesia yang mewakili kawasan Asia, Ekuador dan Peru yang mewakili Amerika Latin, serta Senegal, Cabo Verde, dan Pantai Gading yang mewakili Afrika Barat. Pertemuan ini juga dihadiri oleh institusi dan organisasi konservasi internasional serperti FAO, UNDP, UNEP, World Bank, CI dan WWF.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan sinergi dengan para mitra diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan. Sehingga tidak hanya keberlanjutan sumber daya ikan yang tercapai namun juga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan.

D101 – Kementerian Kelautan dan Perikanan